WALHI se-Sulawesi Serukan Tujuh Rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto di Hari Pertama Kerja
INDEKSMEDIA.ID – Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 pada sidang paripurna MPR telah resmi digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/24). Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming telah membaca sumpah di hadapan anggota DPR-MPR yang menandai bahwa mereka berdua telah sah dan resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029.
Sebagai organisasi lingkungan hidup di Pulau Sulawesi, yang sekaligus juga bagian dari rakyat Indonesia yang memiliki kehendak untuk hidup sejahtera, berkelanjutan dan selaras dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Aliansi Sulawesi atau WALHI se-Sulawesi sangat perlu menyikapi, merespon dan memperlihatkan kenyataan yang terjadi di Pulau Sulawesi. Juga memberi rekomendasi kepada Prabowo Subianto agar pernyataan yang disampaikan pada saat berpidato dapat terwujud, khususnya menjauhkan masyarakat indonesia dari kemiskinan. Tanggapan ini disampaikan langsung oleh WALHI se Sulawesi melalui konferensi pers bertajuk “Selamatkan Sulawesi: Moratorium Tambang Nikel dan Perluasan 1 Juta Ha Sawit serta Pembangunan PLTU Captive/Industri” (21/102024).
Konferensi pers yang diadakan via daring ini menghadirkan empat direktur eksekutif daerah yang berasal dari WALHI Sulawesi Tengah, WALHI Sulawesi Tenggara, WALHI Sulawesi Barat, dan WALHI Sulawesi Selatan.
Sundardi Katili, Direktur WALHI Sulawesi Tengah, memulai konferensi pers dengan memaparkan kondisi actual yang terjadi di Sulawesi Tengah. Menurutnya, masyarakat di Sulawesi Tengah khususnya di Morowali dan Morowali Utara kini tengah merasakan dampak sosial, ekonomi, lingkungan, hingga Kesehatan akibat adanya program hilirisasi nikel.
“Di Sulawesi Tengah kini terdapat 113 IUP Nikel dengan total luas 259.848 Ha. Ada IMIP, IHIP, dan SEI yang semuanya merupakan PSN.” Ujarnya.
Samahalnya dengan nikel, kehadiran perkebunan sawit dalam 20 tahun terakhir dengan luas 127.582,33 Ha juga telah memberi dampak terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup di Sulawesi Tengah.
Selanjutnya, Andi Rahman selaku Direktur WALHI Sulawesi Tenggara yang dalam kesempatan ini mencoba merefleksikan bagaimana kebijakan Jokowi dalam 10 tahun terakhir.
“Dua periode kepemimpinan Jokowi membuat ekonomi rakyat justru dikorbankan dengan berbagai agenda hilirisasi dan kriminalisasi pejuang lingkungan hidup seperti yang dirasakan oleh masyarakat di Torobulu. Belum lagi dengan lahirnya UU Cipta Kerja yang bagi kami mendorong terjadinya korupsi sumber daya alam dan teramputasinya proses pengawasan di daerah”, terang Andi.
Setelah Andi Rahman, Asnawi selaku Direktur WALHI Sulawesi Barat menjelaskan bagaimana pasca ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai wilayah IKN membuat Sulawesi Barat kemudian dikategorikan sebagai daerah penyangganya.
“Dampaknya, sekarang ada kurang lebih 70 IUP di empat kecamatan dan 17 Pelabuhan yang dibangun untuk mendukung proses pengiriman bahan baku dari Sulawesi Barat ke wilayah IKN. Inilah yang membuat Sulawesi Barat saat ini tengah diintai bencana akibat kerusakan lingkungan”, Jelasnya.
Terakhir, Muhammad Al Amin selaku Direktur WALHI Sulawesi Selatan mewakili aliansi Sulawesi dalam konferensi pers ini kemudian membacakan tujuh rekomendasi untuk Presiden Prabowo Subianto
“Kami percaya bahwa Prabowo Subianto mengetahui persoalan yang terjadi di Sulawesi dan memahami akar masalah atas perusakan lingkungan dan pemiskinan masyarakat di Pulau Sulawesi. Maka dari itu, kami mendesak kepada Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto untuk berani menjadi solusi dari persoalan yang terjadi di Sulawesi dan konsisten terhadap pernyataannya. Kami akan terus mengawal pemerintahan Prabowo Subianto dan akan terus mengkritik kebijakannya, terutama bila berpotensi menambah kerusakan lingkungan dan memiskinkan masyarakat di Pulau Sulawesi.”, Tutupnya.
WALHI se-Sulawesi, yang terdiri dari WALHI Sulawesi Tengah, WALHI Sulawesi Barat, WALHI Sulawesi Tenggara dan WALHI Sulawesi Selatan merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, sebagai berikut:
1. Selamatkan Pulau Sulawesi. Lindungi segenap kehidupan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia di Pulau Sulawesi.
2. Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja adalah penurunan standar dan sistem perlindungan lingkungan – sosial di Indonesia.
3. Moratorium penerbitan izin tambang mineral dan batuan di Pulau Sulawesi, secara khusus tambang nikel. Review atau tinjau ulang perizinan dan aktivitas tambang di Pulau Sulawesi. Lakukan audit lingkungan dan sosial di semua izin tambang yang beroperasi di Sulawesi, khususnya yang menimbulkan dampak lingkungan dan berkonflik dengan masyarakat adat dan lokal.
4. Batalkan proyek Sulawesi Palm Oil Belt
5. Moratorium penerbitan izin dan pembangunan PLTU Captive (PLTU kawasan industri). Revisi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
6. Cabut Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Ekspor Pasir Laut dan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Ekspor Pasir Laut.
7. Bentuk Badan Investigasi dan Penegakan Hukum Lingkungan
