Sampaikan ke Partai, Ini Kata Bambang Pacul

INDEKSMEDIA.ID – Betapa ironinya, hati masyarakat Indonesia terluka buntut pernyataan salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang digaji oleh masyarakat tapi hanya patuh pada ketua partai.

Bambang Wuryanto yang akrab disapa Bambang Pacul, Politikus PDIP, menjadi sorotan di sosial media usai menyampaikan statementnya pada rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (29/3).

Bambang Pacul dengan tegas mengatakan bahwa RUU Perampasan Aset akan dibahas apabila para ketua partai menyetujuinya.

“Saya terang-terangan ini. Mungkin RUU Perampasan Aset bisa (disahkan), tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, Pak,” kata Bambang

“Lobinya jangan di sini, Pak. Ini semua nurut bosnya masing-masing,” tegasnya.

Hal ini disampaikan Bambang untuk merespon Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang meminta agar Komisi III DPR menggolkan RUU Perampasan Aset.

“Tolong melalui Pak Bambang Pacul (Ketua Komisi III DPR RI), tolong Pak, Undang-Undang Perampasan Aset tolong didukung Pak, biar kami bisa ambil begini-begini ini Pak. Tolong juga (UU) pembatasan belanja uang kartal didukung, Pak,” kata Mahfud.

Pernyataan ketua Komisi III DRR RI menegaskan kepada masyarakat bahwa selama ini para Dewan hanya bersidang atas dasar kepentingan partai dan bukan kepentingan rakyat, padahal mereka duduk di kursi itu sebab dipilih oleh rakyat.

Pasca rapat dengar pendapat tersebut, selain sosial media dipenuhi dengan tagar Dewan Penghianat Rakyat, imbas pengesahan Perppu Cipta Kerja, netizen +62 juga beramai-ramai membuat tagar mengganti nama Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Dewan Perwakilan Ketua Partai.

Diketahui, polemik ini terjadi saat Mahfud mengungkap adanya transaksi mencurigakan di tubuh Kementerian Keuangan. (*/Ali)