Kronologi Demo Chaos Nepal: Revolusi Gen Z Hingga Pembakaran Parlemen-Rumah Pejabat
Nepal dilanda gelombang kerusuhan besar setelah aksi demonstrasi menolak pemblokiran media sosial berubah menjadi bentrokan berdarah. Sedikitnya 19 orang tewas dan lebih dari 400 lainnya luka-luka. Situasi kian genting setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri, sementara gedung parlemen dan rumah sejumlah pejabat dibakar massa, Selasa (9/9/2025).
Kerusuhan bermula dari kebijakan pemerintah memblokir akses ke 26 platform media sosial populer, termasuk Facebook, YouTube, X, dan LinkedIn. Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal menyebut langkah itu dilakukan karena platform tidak memenuhi kewajiban pendaftaran lokal. Hanya TikTok, Viber, dan beberapa aplikasi lain yang lolos aturan tersebut.
“Platform media sosial yang tidak terdaftar akan dinonaktifkan mulai hari ini dan seterusnya,” kata juru bicara kementerian, Gajendra Kumar Thakur. Pihaknya menegaskan akses akan dibuka kembali jika perusahaan memenuhi kewajiban mendaftar.
Namun, kebijakan itu memicu amarah publik, terutama kalangan muda. Ribuan mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam generasi Z turun ke jalan sejak Kamis pekan lalu. Mereka menilai pemblokiran merupakan bentuk pembungkaman, sekaligus menyoroti kasus-kasus korupsi yang menjerat pejabat pemerintah.
“Kami ingin perubahan. Generasi kami harus mengakhirinya,” ujar mahasiswa berusia 20 tahun, Ikshama Tumrok, di tengah aksi. Banyak demonstran membawa bendera nasional, menyanyikan lagu kebangsaan, hingga mengibarkan atribut budaya pop seperti bendera One Piece.
Bentrok pecah pada Senin (8/9/2025) ketika massa berusaha menerobos kawat berduri di sekitar gedung parlemen. Polisi menembakkan gas air mata, peluru karet, dan meriam air. Namun sejumlah saksi menyebut aparat menggunakan peluru tajam.
“Saya ditembak di lengan kanan, dokter bilang saya butuh operasi,” kata seorang demonstran muda, Iman Magar.
Data kepolisian menyebut 17 orang tewas di Kathmandu dan dua lainnya di Distrik Sunsari, Nepal timur. “Sekitar 400 orang terluka, termasuk 100 polisi,” ungkap juru bicara kepolisian Lembah Kathmandu, Shekhar Khanal.
Rumah sakit di Kathmandu dilaporkan penuh sesak menampung korban. “Saya belum pernah melihat situasi yang begitu meresahkan,” kata Ranjana Nepal, petugas informasi di Rumah Sakit Sipil. Sirene ambulans terdengar tanpa henti di ibu kota.
Amarah kian meluas setelah video kehidupan anak-anak pejabat yang bergelimang barang mewah beredar di TikTok. Kontras dengan kondisi rakyat, rekaman itu menyulut sentimen anti-korupsi. Presiden Digital Rights Nepal, Bholanath Dhungana, menilai pemblokiran mendadak jelas melanggar hak dasar publik.
“Mengatur media sosial bukan masalah, tetapi langkah mendadak seperti ini bentuk pengendalian,” ujarnya.
Krisis memuncak pada Selasa (9/9/2025). Ribuan orang menyerbu parlemen dan membakarnya. Rumah Perdana Menteri Oli serta kediaman Presiden Ram Chandra Poudel juga menjadi sasaran. Video amatir memperlihatkan Menteri Keuangan Bishnu Prasad Paudel diarak di jalanan Kathmandu sebelum terjatuh setelah ditendang demonstran muda.
Sehari sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak sudah mundur dari kabinet. Disusul Oli yang menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden Nepal.
“Saya mengundurkan diri efektif hari ini demi langkah politik berikutnya,” ujar Oli.
Pengunduran diri itu memperparah kekosongan kepemimpinan di Nepal. Presiden Ram Chandra Poudel juga dilaporkan mengundurkan diri beberapa jam kemudian. Militer kini memperketat pengamanan gedung parlemen, mengevakuasi para menteri dengan helikopter, dan menyiagakan pasukan di pusat kota. Panglima Militer Ashok Raj Sigdel diperkirakan segera mengeluarkan pernyataan resmi.
Analis menilai krisis kali ini adalah akumulasi dari ketidakpuasan mendalam. “Transisi baru perlu segera disusun dengan melibatkan tokoh yang masih dipercaya publik, terutama kaum muda,” kata Ashish Pradhan dari Crisis Group.
Balendra Shah, wali kota Kathmandu yang juga rapper populer, ikut bersuara. “Kami telah menegaskan: ini murni gerakan Gen Z,” tulisnya di Facebook.
Nepal, dengan populasi 30 juta jiwa, masih terjebak dalam lingkaran instabilitas sejak beralih menjadi republik federal pada 2008. Pengangguran mencapai 10 persen, sementara PDB per kapita hanya US$1.447 atau sekitar Rp23 juta per tahun. Korupsi, politik transaksional, dan pergantian perdana menteri yang cepat membuat publik makin kecewa.
PBB menyerukan penyelidikan cepat dan transparan atas kekerasan yang menewaskan puluhan warga sipil. Hingga Rabu (10/9/2025), situasi Kathmandu masih tegang, dengan aparat militer bersenjata berjaga di titik-titik vital dan massa belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
