Banggar DPR-Pemerintah Sepakati Postur APBN 2026: Belanja Rp3.842,7 Triliun, Defisit 2,68 Persen PDB
JAKARTA, INDEKSMEDIA.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Pemerintah menyepakati usulan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026. Dalam kesepakatan itu, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun dengan pendapatan negara Rp3.153,6 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran dirancang Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja Banggar DPR RI dengan Pemerintah di Jakarta, Kamis (18/9). Rapat dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta perwakilan Bappenas.
Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan apresiasi atas kerja bersama yang dilakukan selama pembahasan.
“Dengan tuntasnya pembahasan APBN Tahun Anggaran 2026 dari Badan Anggaran DPR RI, izinkan kami atas nama Pemerintah menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR RI, Pimpinan Kementerian/Lembaga, Wakil Pemerintah lainnya, serta Pimpinan Bank Indonesia. Komitmen ini menunjukkan kesungguhan bersama menjaga APBN sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Purbaya.
Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan ditargetkan Rp2.693,7 triliun, terdiri atas penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp336,0 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditetapkan Rp459,2 triliun.
Belanja negara mencakup belanja pemerintah pusat Rp3.149,7 triliun dan transfer ke daerah Rp693,0 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp1.510,5 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp1.639,2 triliun.
Dengan postur tersebut, keseimbangan primer tercatat defisit Rp89,7 triliun. Defisit akan ditutup melalui pembiayaan anggaran sebesar Rp689,1 triliun.
Hasil kesepakatan Banggar DPR RI bersama Pemerintah ini selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada 23 September 2025 untuk mendapat persetujuan final.
