IKN Disiapkan Jadi Ibu Kota Politik pada 2028, Bertepatan dengan Tahun Pemilu
Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik pada 2028. Penetapan itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang diundangkan 30 Juni 2025.
“Perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” demikian bunyi beleid tersebut, dikutip Jumat (19/9/2025).
Target 2028 dinilai strategis karena bertepatan dengan tahun pemilihan umum dan transisi pemerintahan nasional. Dengan demikian, IKN diharapkan sudah siap menjadi pusat aktivitas politik, termasuk pemerintahan, legislatif, dan yudikatif.
Dalam beleid itu, pemerintah menargetkan:
- Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 800–850 hektare.
- Gedung perkantoran terbangun 20 persen.
- Hunian layak dan berkelanjutan 50 persen.
- Sarana prasarana dasar 50 persen.
- Indeks aksesibilitas dan konektivitas mencapai 0,74.
Selain itu, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 1.700–4.100 orang juga masuk dalam agenda. Pemerintah menargetkan layanan kota cerdas mencapai 25 persen di tahap awal.
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut kebutuhan anggaran pembangunan tahap II pada 2025–2028 mencapai Rp48,80 triliun. Dana itu digunakan untuk pembangunan kawasan perkantoran, hunian legislatif, area yudikatif, hingga ekosistem pendukungnya.
“Kebutuhan anggaran Otorita IKN sampai dengan 2028 yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden (Prabowo) sejak Januari itu adalah Rp48,8 triliun untuk membangun IKN tahap II,” ujar Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Selasa (8/7/2025).
