Indonesia Ditunjuk Pimpin Dewan HAM PBB, Ini Peran dan Misi Prioritasnya
JAKARTA, INDEKSMEDIA.ID — Indonesia akan resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 8 Januari 2026. Penetapan tersebut merupakan hasil mekanisme pemilihan regional kawasan Asia Pasifik.
Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengatakan bahwa pemilihan Presiden Dewan HAM PBB dilakukan secara bergilir berdasarkan kawasan. Pada 2026, giliran kawasan Asia Pasifik untuk mengajukan calon.
“Pemilihan digilir per kawasan dan pada 2026 adalah giliran Asia Pasifik,” ujar Pigai saat menyampaikan kinerja Kementerian HAM tahun anggaran 2025 di Jakarta, Senin (5/1/2026).
Pigai menjelaskan, pemilihan dilakukan berdasarkan kesepakatan di tingkat kawasan. Jika hanya satu calon yang diajukan, maka proses di PBB bersifat penetapan.
“Dengan pemilihan di tingkat Asia Pasifik yang menominasikan satu calon, maka tinggal diserahkan kepada PBB untuk menetapkan. Pada 8 Januari nanti hanya ketuk palu dan pergantian presiden lama ke yang baru,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan Indonesia tidak lepas dari kerja keras diplomasi pemerintah. Sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik sempat menyatakan minat untuk maju sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB.
“Kerja keras kami kemarin itu yang penting. Kami roadshow sampai ke Jenewa, Timur Tengah, Asia, dan Australia,” ujar Pigai.
Menurut dia, terdapat enam negara yang sempat mencalonkan diri. Namun, lima negara akhirnya menarik diri setelah dilakukan pendekatan diplomatik. Satu negara yang tetap maju hingga tahap pemilihan adalah Thailand, meski hasil pemilihan terbuka menunjukkan Indonesia unggul jauh.
“Thailand tidak mau mundur, padahal Wakil Menteri HAM sempat bernegosiasi langsung ke Kementerian Luar Negeri Thailand beberapa jam sebelum pemilihan,” kata Pigai.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan misi prioritas yang akan diusung Indonesia setelah menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Fokus utama Indonesia adalah isu pemenuhan gizi dan pendidikan bagi masyarakat.
“Ini selaras dengan program-program HAM yang tengah dijalankan Indonesia,” ujarnya. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai sejalan dengan hak asasi paling mendasar, yakni hak atas pangan.
