DPR Minta BGN Evaluasi Serius Kasus Keracunan Massal Makanan MBG
JAKARTA, INDEKSMEDIA.ID – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menyikapi secara serius rangkaian peristiwa keracunan massal pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh agar program prioritas pemerintah ini berjalan sesuai harapan.
“Kami turut prihatin terhadap kejadian-kejadian MBG yang saat ini terjadi di beberapa tempat. Tentunya kami meminta kepada BGN untuk menyikapi hal ini dengan serius,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga mendorong aparat penegak hukum melakukan investigasi lapangan. Menurutnya, perlu ada klasifikasi yang jelas apakah kasus yang terjadi murni keracunan akibat kelalaian atau justru ada unsur kesengajaan.
Dasco memberi waktu kepada BGN untuk melakukan evaluasi demi memastikan keberlangsungan program. Ia menyerahkan tindak lanjut pemantauan kasus ini pada Komisi IX DPR sebagai mitra teknis pemerintah.
“Komisi teknis terkait mungkin akan mengambil langkah-langkah juga yang dianggap perlu untuk perbaikan dan evaluasi dari MBG ini supaya tertata rapi dan tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ratusan siswa dilaporkan mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan MBG. Dinas Kesehatan Bandung Barat mencatat, hingga Rabu (24/9) sore jumlah korban mencapai 842 orang.
“Total korban keracunan sebanyak 842 orang. Data terakhir pada pukul 16.24 WIB,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Bandung Barat, Lia N Sukandar, di posko kesehatan Kantor Kecamatan Cipongkor.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan peristiwa tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, mengatakan langkah ini perlu agar penanganan bisa lebih cepat dan menyeluruh.
Selain itu, Pemkab Bandung Barat menutup sementara Sekolah Penyelenggara Program Gizi (SPPG) di wilayah Cipongkor, serta berencana mengevaluasi 85 dapur penyedia MBG lainnya.
“Data yang saya dapat, 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi. Yang kita stop saat ini baru dapur di Cipongkor,” ujar Jeje.
