PM Israel Netanyahu: Tidak Akan Ada Negara Palestina
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi melanjutkan rencana perluasan permukiman di Tepi Barat yang diduduki, langkah yang dinilai akan semakin mengubur kemungkinan terbentuknya negara Palestina di masa depan.
Dalam acara di Maale Adumim, sebuah permukiman Israel di sebelah timur Yerusalem pada Kamis (11/9/2025), Netanyahu menandatangani perjanjian untuk melanjutkan proyek pembangunan ribuan unit rumah baru di kawasan yang dikenal sebagai Timur 1 (E1).
“Kami akan memenuhi janji kami bahwa tidak akan ada negara Palestina. Tempat ini milik kami. Kami akan menggandakan populasi kota,” kata Netanyahu saat berpidato.
Rencana pembangunan di kawasan E1 mencakup sekitar 3.400 rumah baru bagi pemukim Israel. Pembangunan ini akan memisahkan sebagian besar Tepi Barat dari Yerusalem Timur, sekaligus menghubungkan blok permukiman Israel di sekitarnya.
Yerusalem Timur sendiri merupakan wilayah yang selama ini dipandang warga Palestina sebagai calon ibu kota negara Palestina di masa depan.
Menurut laporan Al Jazeera dari Amman, Yordania, langkah Israel ini semakin menghancurkan kesinambungan teritorial antara Tepi Barat dan Yerusalem Timur, sehingga menghilangkan peluang solusi dua negara.
Juru bicara kepresidenan Otoritas Palestina, Nabil Abu Rudeineh, mengecam keras langkah Netanyahu. Ia menegaskan bahwa negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota adalah “kunci perdamaian di kawasan” dan menyebut solusi dua negara sebagai sesuatu yang tak terelakkan.
“Langkah ini mendorong seluruh kawasan menuju jurang kehancuran,” tegas Rudeineh, seraya menuduh permukiman Israel ilegal berdasarkan hukum internasional.
Rudeineh juga mengingatkan bahwa 149 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, dan menyerukan negara-negara lain untuk segera mengikuti langkah tersebut.
Netanyahu sejak lama menolak keberadaan negara Palestina. Ia pernah dengan bangga menyatakan “secara de facto mengakhiri Perjanjian Oslo” dalam rekaman tahun 2001.
Pada 1997, di masa jabatan pertamanya, ia berperan dalam pembangunan permukiman Har Homa di Yerusalem Timur. Dalam wawancara dengan media Israel, ia juga menegaskan negara Palestina tidak akan pernah terbentuk selama ia berkuasa.
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bahkan baru-baru ini menyatakan bahwa proyek permukiman E1 akan membantu “menghapus Palestina dari peta”.
Langkah Israel ini menuai kritik keras dari dunia internasional. Pada September 2024, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang mendesak Israel segera mengakhiri pendudukannya di Tepi Barat, menghentikan pembangunan permukiman, dan mengevakuasi pemukim dari wilayah tersebut.
Lebih dari 100 negara mendukung resolusi itu, sementara 14 negara menentang. Resolusi tersebut mengikuti pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) yang pada Juli 2024 menyatakan keberadaan Israel di wilayah Palestina yang diduduki adalah ilegal.
Meski demikian, Netanyahu menyebut keputusan ICJ itu sebagai “keputusan kebohongan”.
Baru-baru ini, sedikitnya 21 negara, termasuk Inggris, Australia, dan Jepang, juga mengutuk rencana Israel memperluas permukiman.
Dengan rencana perluasan ini, banyak pengamat menilai solusi dua negara semakin menjauh. Proyek E1 tidak hanya akan mengubah peta Tepi Barat secara permanen, tetapi juga memperdalam jurang konflik yang selama puluhan tahun belum menemukan jalan damai.
