BPP DOB Bawa Visi Strategis Luwu Raya ke Istana, Dorong Masuk Agenda Nasional

JAKARTA, INDEKSMEDIA.ID – Badan Pekerja Pembentukan (BPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya mempresentasikan konsep pembentukan Provinsi Luwu Raya di hadapan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, dalam audiensi yang berlangsung di Kantor KSP, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, BPP DOB mendorong agar pembentukan Provinsi Luwu Raya diposisikan sebagai bagian dari agenda strategis nasional, bukan sekadar aspirasi pemekaran wilayah.

Mengusung tema “Provinsi Luwu Raya dalam Kepentingan Strategis Nasional”, tim BPP DOB memaparkan potensi ekonomi, posisi geopolitik, landasan hukum, hingga kesiapan wilayah calon provinsi.

Argumentasi yang dibangun menempatkan Luwu Raya sebagai kawasan strategis yang mampu mendukung hilirisasi industri mineral, ketahanan pangan, pengembangan kawasan timur Indonesia, serta peningkatan efektivitas pelayanan publik.

Delegasi dipimpin Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR), H. Arsyad Kasmar, bersama Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail.

Darwis Ismail menjelaskan, audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat sekaligus memperbarui narasi perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya agar selaras dengan arah pembangunan nasional.

“Selama ini perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya sering dipahami hanya sebagai aspirasi pemekaran. Padahal yang kami tawarkan jauh lebih besar, yakni bagaimana negara memiliki instrumen pemerintahan yang lebih efektif untuk mengelola salah satu kawasan paling strategis di Indonesia Timur,” ujarnya.

Menurut Darwis, Luwu Raya memiliki posisi yang semakin penting dalam agenda hilirisasi nasional. Selain menjadi salah satu sentra produksi nikel Indonesia, kawasan ini juga memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan energi.

Dalam pemaparannya, BPP DOB menyebutkan calon Provinsi Luwu Raya akan meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo dengan jumlah penduduk sekitar 1,23 juta jiwa.

Secara geografis, kawasan ini berada pada posisi strategis karena berbatasan langsung dengan tiga provinsi, yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

“Luwu Raya bukan hanya menjadi salah satu sentra industri nikel nasional, tetapi juga memiliki Danau Matano sebagai salah satu danau purba dunia, kawasan hutan tropis yang luas, sentra produksi kakao dan kelapa sawit, serta potensi ekonomi maritim yang besar di pesisir Teluk Bone,” jelas Darwis.

Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Ir. Hasbi Syamsu Ali, menilai pembentukan provinsi baru akan mempercepat efektivitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan di kawasan yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi Sulawesi Selatan.

“Kami ingin menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya bukanlah beban bagi negara, melainkan investasi kelembagaan agar potensi strategis nasional di kawasan ini dapat dikelola secara lebih optimal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum BPP KKLR, H. Arsyad Kasmar, menegaskan perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya telah berlangsung lebih dari dua dekade dan tetap konsisten meski pemerintah masih menerapkan moratorium pembentukan daerah otonom baru.

Menurutnya, selama kurun waktu tersebut berbagai persyaratan administratif terus disempurnakan, mulai dari pembaruan kajian akademik hingga penguatan dukungan politik dari berbagai elemen masyarakat.

“Kami datang dengan semangat kolaborasi. Kehadiran unsur DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, organisasi kemasyarakatan, serta tim akademik menunjukkan bahwa perjuangan ini merupakan aspirasi bersama masyarakat Luwu Raya. Kami berharap pemerintah pusat dapat melihatnya sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional,” ujar Arsyad.

Audiensi di Kantor Staf Kepresidenan menjadi salah satu tahapan penting dalam rangkaian panjang perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya sejak awal era reformasi.

Jika sebelumnya perjuangan lebih menitikberatkan pada aspek rentang kendali pemerintahan, kali ini BPP DOB menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menempatkan Luwu Raya sebagai kawasan strategis yang berperan mendukung hilirisasi industri, ketahanan pangan, penguatan konektivitas kawasan timur Indonesia, dan pemerataan pembangunan nasional.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya Ir. Hasbi Syamsu Ali, Syahruddin Hamu, Imran Nating, Hj. Asni, dan drg. Marji Rumpak dari DPRD Sulawesi Selatan.

Hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Gazali, Ketua DPRD Kota Palopo Darwis, anggota DPRD Kota Palopo Hj. Ely Niang, tim penyusun kajian akademik Dr. Abdul Rahman Nur dan Dr. Taruna Arzam, serta Ismi dan Wais Al Qarni Dasila dari Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya. (*) (Syarwan)