Kenaikan Harga LPG dan BBM Non-Subsidi “Kado Pahit” yang Mengancam Daya Beli Rakyat
JAKARTA,INDEKSMEDIA.ID – Menanggapi sinyalemen pemerintah dan pengamat terkait potensi penyesuaian harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) serta Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi dalam waktu dekat, disikapi Pengamat Kebijakan Publik dan Aktivis Sosial, Dandi Syahrul G.
Dia (Dandi) akhirnya memberikan beberapa catatan kritis untuk dijadikan refrensi kedepan.
Dandi, menilai kebijakan ini berisiko menjadi beban ganda bagi masyarakat yang baru saja mencoba pulih dari fluktuasi ekonomi global.
Sebagai Pengamat sekaligus Aktivis,
menekankan bahwa pemisahan antara komoditas “subsidi” dan “non-subsidi” seringkali hanyalah batasan administratif yang tidak berpengaruh banyak di lapangan.
”Jangan terjebak pada narasi bahwa ini hanya berdampak pada golongan menengah ke atas karena statusnya ‘non-subsidi’. Di lapangan, kenaikan harga BBM non-subsidi dan LPG nonsubsidi akan memicu multiplier effect. Biaya operasional UMKM naik, harga pangan di pasar ikut terkerek, dan akhirnya rakyat kecil jugalah yang menanggung beban paling berat,” kata Dandi Syahrul G, menyikapi, Selasa (21/04/2026).
Poin-poin kritis dampak masyarakat
berdasarkan analisisnya, Dandi menyoroti tiga pokok utama yang akan dirasakan masyarakat, pertama sebut dia ancaman Inflasi Sektor Pangan. Kedua, kenaikan harga LPG (khususnya tabung 5kg dan 12kg) akan langsung berdampak pada industri kuliner mikro dan menengah, yang pada gilirannya menaikkan harga jual makanan jadi.
Dan terakhir, migrasi konsumsi, terdapat risiko besar terjadinya migrasi massal pengguna BBM/LPG non-subsidi ke barang bersubsidi (seperti Pertalite atau LPG 3kg).
“Hal ini justru akan menambah beban kuota subsidi negara dan menciptakan kelangkaan di tingkat pengecer,” paparnya.
Penurunan daya beli riil, di tengah upah yang tidak naik signifikan, sambung Dandi akan mempengaruhi kenaikan biaya energi serta memangkas alokasi belanja masyarakat untuk kebutuhan penting lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.
Dandi, mendesak pemerintah untuk tidak hanya melihat angka asumsi makro dalam APBN, tetapi juga realitas di dapur masyarakat. Ia mengusulkan beberapa langkah mitigasi.
“Audit distribusi akan memastikan distribusi LPG 3kg tepat sasaran sebelum melakukan penyesuaian harga pada sektor non-subsidi,” jelasnya.
Pemerintah dan badan usaha terkait masih kata Dandi harus transparan mengenai struktur harga pokok produksi agar masyarakat tidak merasa dieksploitasi di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia.
“Intervensi pasar, menyiapkan skema bantalan sosial yang lebih responsif jika kenaikan harga benar-benar memicu lonjakan harga kebutuhan pokok,” pungkasnya.
